Takalar, Penatua.com – Presiden Toddopuli Indonesia Bersatu (TIB), Syafriadi Djaenaf Daeng Mangka, meminta Bupati Takalar untuk mengevaluasi kinerja Direktur Utama RSUD H. Padjonga Dg Ngalle. Permintaan ini diajukan karena Direktur RSUD tersebut dinilai tidak menghargai kerja jurnalis saat wartawan mengonfirmasi terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2023, pada Selasa, 11 Maret 2025.
Berawal dari wartawan tabloidTEMPO.com yang mengkonfirmasi temuan audit BPK kepada Direktur RSUD H. Padjonga Dg Ngalle melalui pesan WhatsApp, namun sangat disayangkan, bukannya memberi tanggapan atau klarifikasi, nomor kontak wartawan tersebut justru diblokir oleh Direktur RSUD.
Presiden TIB, Syafriadi Djaenaf Daeng Mangka, menyatakan bahwa pejabat yang memblokir nomor kontak wartawan menunjukkan sikap yang tidak terpuji. “Ini menunjukkan bahwa pejabat nomor satu di lingkup RSUD H. Padjonga Dg Ngalle adalah orang-orang yang gagal, karena mereka tidak mampu memberikan jawaban terkait temuan BPK yang berjumlah miliaran rupiah tanpa mekanisme APBD,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Daeng Mangka menjelaskan bahwa memblokir nomor kontak wartawan oleh pejabat merupakan sikap pengecut.
“Komunikasi insan pers adalah menyampaikan informasi yang berimbang dan akurat sesuai undang-undang yang berlaku dan tugas mereka selaku pejabat publik ya harus dia jalankan sebagai bagian dari pelayanan publik,” jelasnya.
Olehnya kami meminta kepada Bupati Takalar, H. Muhammad Firdaus Dg Manye, agar mengevaluasi Direktur RSUD H. Padjonga Dg Ngalle dan juga beri mereka pemahaman tentang pelayanan publik, karena kami menganggap beliau gagal dalam melaksanakan transparansi publik yang diamanatkan oleh undang-undang nomor 14 tahun 2008,” tutup Daeng Mangka. (R-TIB)
About The Author
